PERTAMA
Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAKHRI NURHAKIM, S.Pt Bin AYI KOMARA NURJAMAN bersama-sama dengan Saksi Resa Madya Prasmala Bin Saleh Rochiat (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada kurun waktu antara tanggal 24 Maret 2023 hingga 13 September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor BJB Cabang Kuningan yang beralamat di Jalan Siliwangi Cigembang, Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 Angka 1 Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain”

ATAU

KEDUA
Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAKHRI NURHAKIM, S.Pt Bin AYI KOMARA NURJAMAN bersama-sama dengan Saksi Resa Madya Prasmala Bin Saleh Rochiat (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada kurun waktu 24 Maret 2023 hingga 13 September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor BJB Cabang Kuningan yang beralamat di Jalan Siliwangi Cigembang, Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 Angka 1 Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya”

ATAU

KETIGA
Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAKHRI NURHAKIM, S.Pt Bin AYI KOMARA NURJAMAN bersama-sama dengan Saksi Resa Madya Prasmala Bin Saleh Rochiat (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada kurun waktu 24 Maret 2023 hingga 13 September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor BJB Cabang Kuningan yang beralamat di Jalan Siliwangi Cigembang, Kuningan, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 Angka 1 Jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima
atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan”