PERTAMA

---------- Bahwa ia Terdakwa SOLEMAN, S.E (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa SOLEMAN) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2 / Kep.702 – Pemksm / 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 4 September 2019 sekaligus selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170 / Kep.820 – Pemksm / 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170 / Kep.555 – Pemksm / 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170 / Kep.820 – Pemksm / 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 28 September 2020, pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 atau setidak-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Taman Puri Cendana Blok A.9 No. 05 RT 002 / RW 016 Desa  Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan” dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Negeri Surabaya dan bertempat pula di Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya No. 1, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Jakarta Pusat, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (3) KUHAP bahwa apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu, sehingga Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut “yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”, yang dilakukan oleh Terdakwa SOLEMAN dengan cara-cara sebagai berikut :

•              Bahwa Terdakwa SOLEMAN yang merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menjabat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2 / Kep.702 – Pemksm / 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 4 September 2019 sekaligus selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170 / Kep.820 – Pemksm / 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170 / Kep.555 – Pemksm / 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170 / Kep.820 – Pemksm / 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 28 September 2020 yang terpilih melalui pemilihan umum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dapil Bekasi-3;
•              Bahwa berdasarkan Pasal 366 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Terdakwa SOLEMAN selaku DPRD Kabupaten Bekasi mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :

1. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
11. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

•              Bahwa berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Terdakwa SOLEMAN selaku DPRD Kabupaten Bekasi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. menaati tata tertib dan kode etik;
8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

•              Bahwa berawal sekira tahun 2019 Terdakwa SOLEMAN menjalin hubungan baik dengan Saksi RESVI FIRNIA PRATAMA (Selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Saksi RESVI) setelah dikenalkan oleh Alm. KAPIT ayah kandung Saksi RESVI yang juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Saksi RESVI pada tahun 2020 masuk menjadi kader PDIP-P kemudian pada tahun 2021 Alm. KAPIT meninggal dunia namun Saksi RESVI masih terus berkomunikasi dengan Terdakwa SOLEMAN dimana Saksi RESVI sering datang ke rumah Terdakwa SOLEMAN mengenai aspirasi dari masyarakat Desa Kebalen agar kegiatan tersebut masuk dalam pokok pikiran Terdakwa SOLEMAN selaku Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
•  Bahwa setelah orang tua Saksi RESVI meninggal dunia, Saksi RESVI dipercaya untuk mengelola/mengurus Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yaitu CV. Selvi Ani Lestari, CV. Dara Rahmawati, CV. Viresesco, dan CV. Arya Adi Teknik yang bergerak di bidang konstruksi, dengan spesialisasi pembuatan saluran (u-ditch), Jalan dan jalan lingkungan yang sebelumnya dikelola/diurus oleh Alm. KAPIT.
•              Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa SOLEMAN yang mengetahui saksi RESVI yang meneruskan pengelolaan/pengurusan CV. Selvi Ani Lestari, CV. Dara Rahmawati, CV. Viresesco, dan CV. Arya Adi Teknik serta mengetahui pula bahwa Saksi RESVI ingin menjadi Calon Anggota Legislatif Kabupaten Bekasi dari Partai PDIP, kemudian Terdakwa SOLEMAN memerintahkan saksi RESVI untuk datang ke Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga & Bina Kontruksi Kabupaten Bekasi dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk membicarakan mengenai paket pekerjaan yang ada pada Dinas tersebut yang berasal dari Pokok pikiran Terdakwa SOLEMAN agar Saksi RESVI yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pada Dinas tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Daftar Pokpir 2021 Bidang Jalan

1. Pokpir 2021 Bidang SDA

1. Daftar Pelaksana Kegiatan Pokpir Tahun 2021 (Bidang Pemukiman)

•              Bahwa Terdakwa SOLEMAN mengarahkan pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga & Bina Kontruksi Kabupaten Bekasi dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi agar memberikan pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada Saksi RESVI karena dalam tahun 2021 tersebut Saksi RESVI sering memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa SOLEMAN atas perintah Terdakwa SOLEMAN dengan rincian sebagai berikut :

Selain menerima sejumlah uang tersebut di atas, pada kurun waktu tahun 2021 Terdakwa SOLEMAN juga ada menerima 1 (satu) unit mobil BMW 320 I dengan Nomor Polisi B 2678 FBE tahun 2010 warna hitam yang diserahkan oleh Saksi RESVI secara langsung di rumah Terdakwa SOLEMAN yang beralamat di Taman Puri Cendana Blok A.9 Nomor. 05 RT. 002 / RW. 016 Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai upaya Saksi RESVI untuk mendapatkan paket pekerjaan yang berasal dari pokok pikiran Terdakwa SOLEMAN.

•              Selanjutnya pada awal tahun 2022 Terdakwa SOLEMAN meminta Saksi RESVI untuk mencarikan mobil besar dimana kemudian Saksi RESVI menawarkan 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4X2 AT dengan nomor polisi B 2717 SJC Tahun 2019 warna putih, lalu setelah Terdakwa SOLEMAN menyetujui mobil yang ditawarkan oleh Saksi RESVI tersebut kemudian Saksi RESVI membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4X2 AT dengan nomor polisi B 2717 SJC Tahun 2019 warna putih di Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya No. 1, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara seharga Rp. 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah) kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa SOLEMAN. Penyerahan 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4X2 AT dengan nomor polisi B 2717 SJC Tahun 2019 warna putih tersebut sebagai upaya Saksi RESVI untuk mendapatkan paket pekerjaan yang berasal dari pokok pikiran Terdakwa SOLEMAN pada tahun 2022 dan 2023. Setelah menerima 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4X2 AT dengan nomor polisi B 2717 SJC Tahun 2019 warna putih tersebut Terdakwa SOLEMAN kemudian meminta kepada Kepala Dinas atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bekasi agar pekerjaan pengadaan langsung yang berasal dari pokok pikiran Terdakwa SOLEMAN sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dikerjakan oleh perusahaan yang dikelola oleh Saksi RESVI antara lain sebagai berikut :
  1. 1. 1. Daftar Pelaksana Kegiatan Pokpir Tahun 2022 (Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas)

1. 1. 1. 1. Daftar Pelaksana Kegiatan Pokpir Tahun 2023 (Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas)

•              Bahwa perbuatan Tedakwa SOLEMAN selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 sekaligus selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 yang menerima hadiah atau janji berupa sejumlah uang dan 1 (satu) unit mobil BMW 320 I dengan Nomor Polisi B 2678 FBE tahun 2010 warna hitam  serta 1 (satu) unit mobil Pajero Dakar 4X2 AT dengan nomor polisi B 2717 SJC Tahun 2019 warna putih dari Saksi RESVI tersebut, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yang telah dilakukan oleh Terdakwa SOLEMAN bertentangan dengan :
  1. 1. 1. 1. 1. 1. Pasal 400 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme”.
                 2. Pasal 5 Angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk : 4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, 6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”        

---------- Bahwa perbuatan Terdakwa SOLEMAN, S.E tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATAU

KEDUA

---------- Bahwa ia Terdakwa SOLEMAN, S.E (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa SOLEMAN) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2 / Kep.702 – Pemksm / 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 4 September 2019 sekaligus selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170 / Kep.820 – Pemksm / 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170 / Kep.555 – Pemksm / 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170 / Kep.820 – Pemksm / 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 28 September 2020, pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 atau setidak-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi yang beralamat di Jl. Wibawa Mukti, Desa Sukamahi, Kecamatam Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri kelas 1A Khusus Bandung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan” dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Negeri Surabaya “yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, yang dilakukan oleh Terdakwa SOLEMAN dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa Terdakwa SOLEMAN yang merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menjabat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.2 / Kep.702 – Pemksm / 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 4 September 2019 sekaligus selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170 / Kep.820 – Pemksm / 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 4 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170 / Kep.555 – Pemksm / 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170 / Kep.820 – Pemksm / 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tertanggal 28 September 2020 yang terpilih melalui pemilihan umum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dapil Bekasi-3;
• Bahwa berdasarkan Pasal 366 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Terdakwa SOLEMAN selaku DPRD Kabupaten Bekasi mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :

1. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
11. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Bahwa berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Terdakwa SOLEMAN selaku DPRD Kabupaten Bekasi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. menaati tata tertib dan kode etik;
8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

• Bahwa berawal sekira tahun 2019 Terdakwa SOLEMAN menjalin hubungan baik dengan Saksi RESVI FIRNIA PRATAMA (Selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut Saksi RESVI) setelah dikenalkan oleh Alm. KAPIT ayah kandung Saksi RESVI yang juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Saksi RESVI pada tahun 2020 masuk menjadi kader PDIP-P kemudian pada tahun 2021 Alm. KAPIT meninggal dunia namun Saksi RESVI masih terus berkomunikasi dengan Terdakwa SOLEMAN dimana Saksi RESVI sering datang ke rumah Terdakwa SOLEMAN mengenai aspirasi dari masyarakat Desa Kebalen agar kegiatan tersebut masuk dalam pokok pikiran Terdakwa SOLEMAN selaku Anggota DPRD Kabupaten Bekasi.
• Bahwa setelah orang tua Saksi RESVI meninggal dunia, Saksi RESVI dipercaya untuk mengelola/mengurus Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yaitu CV. Selvi Ani Lestari, CV. Dara Rahmawati, CV. Viresesco, dan CV. Arya Adi Teknik yang bergerak di bidang konstruksi, dengan spesialisasi pembuatan saluran (u-ditch), Jalan dan jalan lingkungan yang sebelumnya dikelola/diurus oleh Alm. KAPIT.
• Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa SOLEMAN yang mengetahui saksi RESVI yang meneruskan pengelolaan/pengurusan CV. Selvi Ani Lestari, CV. Dara Rahmawati, CV. Viresesco, dan CV. Arya Adi Teknik serta mengetahui pula bahwa Saksi RESVI ingin menjadi Calon Anggota Legislatif Kabupaten Bekasi dari Partai PDIP, kemudian Terdakwa SOLEMAN memerintahkan saksi RESVI untuk datang ke Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga & Bina Kontruksi Kabupaten Bekasi dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk membicarakan mengenai paket pekerjaan yang ada pada Dinas tersebut yang berasal dari Pokok pikiran Terdakwa SOLEMAN agar Saksi RESVI yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pada Dinas tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Daftar Pokpir 2021 Bidang Jalan

1. Pokpir 2021 Bidang SDA

1. Daftar Pelaksana Kegiatan Pokpir Tahun 2021 (Bidang Pemukiman)

• Bahwa Terdakwa SOLEMAN mengarahkan pihak Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga & Bina Kontruksi Kabupaten Bekasi dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi agar memberikan pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada Saksi RESVI karena dalam tahun 2021 tersebut Saksi RESVI sering memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa SOLEMAN atas perintah Terdakwa SOLEMAN dengan rincian sebagai berikut :