1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Membatalkan kelulusan mahasiswa peserta ujian remedial ulang Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng dan seketika. Ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.- (satu Rupiah) ,. dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 2.150.000.000,.(dua miliar seratus lima puluh juta rupiah).
5. Menghukum Rektor UNPAR sebgai TERGUGAT I  untuk memulihkan nama baik PENGGUGAT melalui surat resmi kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan dan kepada Yayasan Universitas Katolik Parahyangan.
6. Memerintahkan kepada YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN sebagai TURUT TERGUGAT I untuk memberikan sanksi tegas kepada Rektor UNPAR sebagai TERGUGAT I, Direktur Akademik sebagai TERGUGAT II, Dekan FISIP UNPAR Sebagai TERGUGAT III, Deputi Dekan 1 sebagai TERGUGAT IV, dan Kaprodi Administrasi Publik sebagai TERGUGAT V untuk di non aktifkan dalam jabatannya.
7. Memerintahkan kepada Universitas Padjadjaran (UNPAD) cq Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik UNPAD sebagai TURUT TERGUGAT II untuk memberikan sanksi tegas kepada Sdr. Yogi Suprayogi Sugandi sebagai TERGUGAT VI .
8. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo.
9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.
10. Mengingat Gugatan a quo diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka sangat beralasan menurut hukum apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.
11. Menghukum pula PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).