1. :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

1. Menyatakan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT In_Casu pada tanggal tanggal 19 September 2024 adalah sebagai PHK sepihak oleh TERGUGAT ;

1. Menyatakan, putus hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan sudah tidak lagi harmonis sejak putusan ini dibacakan ;

1. Menyatakan, menghukum dan mewajibkan kepada TERGUGAT untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada PENGGUGAT dan ;

1. Menyatakan PENGGUGAT berhak atas perhitungan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut  :

    • Pesangon II PMTK ;

• Pesangon 2 (Dua) kali:

Rp. 14.583.152,.x 9 × 2 Pmtk= Rp.262.496.736,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja :                                     

Rp. 14.583.152,- x 4 = Rp.  58.332.608,-+

                                                                                                       Rp.320.829.344,

1. Upah Proses + Sisa Cuti + THR 2023,

• ( Upah Selama Proses PHK ) :

Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003,

6 (bln) x Rp. 14.583.152,= Rp. 87.498.912,-

• Sisa Cuti yang belum diambil:

30 : Rp. 14.583.152, = Rp.486.105 x 6 = Rp.2.916.630,-

• Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 :

(Permenaker RI No. 6 Tahun 2016,)

= 0,-+

• (Pesangon II PMTK & MASA KERJA) sebesar Rp.320.829.344,-. + (Upah Proses + Sisa Cuti + THR 2023) Rp.90.415.542, =                                Rp. 411.244.886 (Empat Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam  Rupiah ).

1. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan tidak berdasar hukum ;

1. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000- ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan Perkara A_quo dengan baik, secara sekaligus dan seketika ;

1. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung biaya–biaya yang timbul dalam perkara ini ;

1. Menyatakan, putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorad) walaupun ada upaya hukum lainnya ;

1. Memerintahkan, TERGUGAT untuk taat, tunduk dan patuh terhadap semua isi yang ada dalam putusan ini.

1. :

A t a u ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat berpendapat lain dalam Persidangan yang Mulia dan Terhormat ini, PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).