1. Menerima Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Nomor 41 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Margasatwa Tamansari tanggal 6 Januari 2018 sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai dan melakukan pengurusan Yayasan tanpa hak  sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meninggalkan Kantor Yayasan Margasatwa Tamansari yang terletak di Jalan Kebun Binatang No. 6, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132 ;
5. Membatalkan seluruh Akta-akta dan Akta Perdamaian yang dibuat oleh Turut Tergugat II;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak menggunakan atribut dan, sumber daya, sarana prasarana maupun perlengkapan Yayasan Margasatwa Tamansari sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil dan immaterial sebesar :

Kerugian Materil Hasil pengelolaan kebun binatang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah rupiah) selama penguasaan Para Tergugat;        

Kerugian immateriil akibat terganggunya pemikiran atas permasalahan ini sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

1. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada Para Penggugat apabila  lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya untuk meninggalkan  dan masih menggunakan atribut, sumber daya, sarana prasarana maupun perlengkapan Yayasan Margasatwa Tamansari, sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
3. Menghukum Para Tergugat I s/d Tergugat VI membayar biaya perkara yang timbul;
4. Menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad").

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil. ex aequo et bono.