1. Dakwaan

PRIMAIR

------------ Bahwa Terdakwa EDE NURHIDAYAT, S.Hi Bin TATANG ABDULRAHMAN selaku Pihak yang tidak sesuai peruntukannya/Penerima Kuasa Direktur CV. Mandiri Mulia Sentosa berdasarkan Surat kuasa/akta dengan nomor induk berusaha 0220109782091 yang melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi No. 051/PK/SP/UM/I/2021, No. 845/PK/SP/UM/XII/2021, dan No. 704/PK/SP/UM/XII/2022, setidak-tidaknya pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Distributor CV. Mandiri Mulia Sentosa di Jalan Raya Rajapolah, Desa/Kelurahan Rajapolah, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat,  atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2020 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus,  secara melawan hukum menyalurkan atau memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi kepada Pihak yang tidak sesuai peruntukannya menggunakan Pupuk Urea Bersubsidi Alokasi Distributor CV. Mandiri Mulia Sentosa dan Pupuk NPK Bersubsidi Alokasi CV. Generasi Bagja Sentosa, dimana bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023  tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian 2021
7. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor : 01/KPTS/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021
8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 36.1/KPTS /RC. 210/B/06/2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021
9. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 04/ KPTS/RC.210/B/01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022
10. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022
11. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/ RC.210/B/11 /2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023

Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, yaitu menyalurkan atau memperjualbelikan Pupuk Urea Bersubsidi Alokasi Distributor CV. Mandiri Mulia Sentosa dan Pupuk NPK Bersubsidi Alokasi CV. Generasi Bagja Sentosa (milik Saksi AAN HANAFI, S.Ag., M.Pd. Bin Alm. OYO SUBAGJA  BIN ALM OYO SUBAGJA) yang kemudian Terdakwa EDE NURHIDAYAT, S.Hi Bin TATANG ABDULRAHMAN, Saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI, dan  Saksi AAN HANAFI, S.Ag., M.Pd. Bin Alm. OYO SUBAGJA  BIN ALM OYO SUBAGJA menggunakan hasil uang penyaluran atau jual beli pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukannya tersebut untuk keperluan pribadinya yakni antara lain Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari.

Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara  yaitu sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk menyebutkan Subsidi Pupuk adalah Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani untuk memperoleh pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang besarannya dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi serta Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk menyebutkan bahwa Dana Subsidi Pupuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran dan Belanja Negara Perubahan, sehingga akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terkait penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai peruntukkannya telah merugikan Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2024, Nomor : PE.04.03/ SR-544/PW10/5.1/2025 tanggal 19 Desember 2025 Negara telah di rugikan lebih kurang  sebesar Rp. 24.808.223.313,19 (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah sembilan belas sen), atau setidak-tidaknya berkisar sejumlah itu, yang merupakan bagian dari Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 25.935.774.643,93 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen) sebagaimana Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2024 Nomor : PE.04.03/ SR-544/PW10/5.1/2025 tanggal 19 Desember 2025. Telah turut serta melakukan secara bersama-sama dengan Saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi AAN HANAFI, S.Ag., M.Pd. Bin Alm. OYO SUBAGJA  (Dalam Berkas Perkara terpisah) dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa Pemerintah Pusat telah menganggarkan Subsidi Pupuk untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2023 yang bersumber antara lain sebagai berikut :

1. Tahun 2021 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020 (berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor : 01/KPTS/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 36.1/KPTS /RC. 210/B/06/2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021).
2. Tahun 2022 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Pengelolaan Belanja Subsidi Nomor: DIPA-999.07.1.984149/2022 (berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 04/KPTS/Rc.210/8/01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022).
3. Tahun 2023 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA BUN) (berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/ RC.210/B/11 /2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023).

• Bahwa untuk tindak lanjut tersebut Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia untuk pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021 - 2023. Selanjutnya PT Pupuk Indonesia melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Pupuk Kujang untuk memproduksi pupuk urea serta perjanjian kerja sama dengan PT. Petrokimia Gresik untuk memproduksi pupuk NPK dalam penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021-2022;
• Bahwa CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) sebagai Distributor resmi pupuk bersubsidi produksi PT Pupuk Kujang di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi PT Pupuk Kujang TA 2021 Nomor 00013/C/HK/1/D5310/PK/2021 tanggal 4 Januari 2021,Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor 04163/C/HK/D3340/PK/2021 tanggal 10 Desember 2021, dan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor 05064/C/HK/D3340/PK/2022 tanggal 12 Desember 2022), dimana CV Mandiri Mulia Sentosa menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 051/PK/SP/UM/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tanggal 15 Desember 2021, Nomor 845/PK/SP/UM/XII/2021, dan Nomor 704/PK/SP/UM/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, untuk Jenis Pupuk Urea;
• Bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Kementerian Pertanian RI terkait penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021 s/d 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya c.q Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya mengajukan alokasi dan realokasi pupuk bersubsidi dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: PT.04.03/A756/DPKPP/2021 tentang Realokasi Kesembilan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: PT.04.04/5687/PSP/DPKPP/2022 tentang Realokasi Kelima Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 520/Kep.332-DPKPP/2022 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 tanggal 16 Desember 2022, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

• Bahwa CV. Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) didirikan pada tanggal 17 Desember 2016 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Mandiri Mulia Sentosa (MMS) Nomor 20 dengan Notaris Mohamad Hikmat S.H., adapun bertindak sebagai Direktur saksi. Yuanita Dewi, dan Saksi ELAN SUHERLAN Bin Alm. IDI SUTADI sebagai Pesero Komanditer;
• Bahwa pada tahun 2021 s/d 2023 CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) adalah distributor pupuk UREA bersubsidi untuk wilayah kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Antara PT Pupuk Kujang dengan CV. Mandiri Mulia Sentosa antara PT Pupuk Kujang dengan CV. Mandiri Mulia Sentosa Nomor : 051/PK/SP/UM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Antara PT Pupuk Kujang dengan CV. Mandiri Mulia Sentosa antara PT Pupuk Kujang dengan CV. Mandiri Mulia Sentosa Nomor : 845/PK/SP/UM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Antara PT Pupuk Kujang dengan CV. Mandiri Mulia Sentosa antara PT Pupuk Kujang dengan CV. Mandiri Mulia Sentosa  Nomor : 704/PK/SP/UM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2022;
• Bahwa pada tahun 2021 s/d 2023 CV Mandiri Mulia Sentosa (MMS) menaungi Kios Pupuk Lengkap (KPL)/Pengecer di beberapa kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dengan rincian:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: PT.04.03/A756/DPKPP/2021 tentang Realokasi Kesembilan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: PT.04.04/5687/PSP/DPKPP/2022 tentang Realokasi Kelima Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 520/Kep.332-DPKPP/2022 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 tanggal 16 Desember 2022, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

• Bahwa pada awal Tahun 2021, Terdakwa EDE NURHIDAYAT Bin TATAN ABDULRAHMAN menanyakan kepada saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI untuk Alokasi Pupuk Urea Distributor CV MMS yang tidak tersalurkan kepada KPL Binaan CV MMS untuk dijual kepada Terdakwa EDE NURHIDAYAT Bin TATANG ABDULRAHMAN, kemudian tawaran tersebut diteruskan kepada Saksi Andry Sulaeman untuk menyalurkan Alokasi Pupuk Urea Subsidi CV MMS yang tidak tertebus oleh KPL Binaan CV MMS untuk disalurkan kepada Terdakwa EDE NURHIDAYAT dengan harga yang lebih tinggi yaitu dari kisaran harga Rp2.400,-/kg (dua ribu empat ratus per kilogram) sampai dengan Rp2.800,-/kg (dua ribut delapan ratus per kilogram). Setelah Saksi Andry Sulaeman menyetujui untuk menyalurkan Alokasi Pupuk Urea Subsidi CV MMS yang tidak tertebus oleh KPL Binaan CV MMS untuk disalurkan kepada Terdakwa EDE NURHIDAYAT, Saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI memberitahukan kepada Terdakwa EDE NURHIDAYAT Bin TATANG ABDULRAHMAN bahwa Alokasi CV MMS yang tidak tertebus oleh KPL Binaan CV. MMS dapat disalurkan kepada Terdakwa EDE NURHIDAYAT Bin TATANG ABDULRAHMAN. Selanjutnya, Saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI telah menyepakati Tonase yang akan dipesan oleh Terdakwa EDE NURHIDAYAT Bin TATANG ABDULRAHMAN, setelah itu Terdakwa EDE NURHIDAYAT Bin TATANG ABDULRAHMAN mengirimkan sejumlah uang dari Rekening BRI dengan nomor 016201000067565 a/n EDE NURHIDAYAT (Terdakwa sendiri) dan Rekening BRI a/n BADRI yang dalam penguasaan Terdakwa EDE NURHIDAYAT Bin TATANG ABDULRAHMAN kepada Saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI melalui Rekening BRI dengan nomor 346601002006508 a/n ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI, selanjutnya setelah sejumlah uang tersebut dikirimkan kepada Saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI, Saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI meminta kepada saksi Indri Apriani untuk melakukan proses penebusan Pupuk Urea Bersubsidi melalui aplikasi Web Commerce Management (WCM) ke PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC) menggunakan Alokasi CV Mandiri Mulia Sentosa. Lalu Saksi INDRI APRIANY mengisi formulir menggunakan aplikasi WCM, kemudian setelah melakukan penebusan keluar virtual account untuk melakukan pembayaran penebusan Pupuk Bersubsidi kepada PT PIHC. Selanjutnya, Saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI mengirimkan sejumlah uang dari Terdakwa EDE NURHIDAYAT Bin TATANG ABDULRAHMAN kepada Saksi Andry Sulaeman melalui Transfer dari rekening ELAN SUHERLAN Bin (Alm.) IDI SUTADI dengan dengan nomor Rekening BRI 346601002006508 ke Nomor Rekening BRI 036101000344561 a/n Andry Sulaeman untuk penebusan Pupuk Urea Subsidi. Setelah dilakukan penebusan tersebut, Saksi Indri Apriani menerima Sales Order (SO) dan memberikan SO tersebut kepada Saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI yang mana dari Terdakwa EDE NURHIDAYAT Bin TATANG ABDULRAHMAN, Sales Order (SO) tersebut akan diberikan kepada Terdakwa EDE NURHIDAYAT, untuk nantinya Pupuk Urea Subsidi dari Alokasi CV Mandiri Mulia Sentosa di Gudang Lini III Awipari diambil oleh Terdakwa EDE NURHIDAYAT Bin TATANG ABDULRAHMAN menggunakan armada darinya;
• Bahwa pada 23 Juli 2024 terdapat Akta Pemasukan Kedalam, Keluar, dan Perubahan Anggaran Dasar CV Mandiri Mulia Sentosa (MMS) Nomor 06 dengan notaris Agustiana Heradi S.H. yang pada pokoknya terjadi perubahan jabatan yaitu sdri. Annisa Indyanti Az-Zahra sebagai direktur, Saksi Ira Nurlaela sebagai Wakil Direktur, sedangkan Saksi Yuanita Dewi telah keluar dari CV Mandiri Mulia Sentosa (MMS), namun Saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI tetap menjadi Pesero Komanditer CV Mandiri Mulia Sentosa (MMS);
• Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI sejak pendirian CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) hingga saat ini dirinya hanya menjadi pegawai lapangan saja dan tidak pernah memasukkan modal dalam CV Mandiri Mulia Sentosa (MMS), dan menerima keuntungan/pembagian hasil dari CV Mandiri Mulia Sentosa (MMS), serta hanya menerima gaji rutin setiap bulannya, bahwa selain itu sejak tahun 2024 atau sejak perubahan direksi CV Mandiri Mulia Sentosa (MMS) yang menjadi pengelola CV Mandiri Mulia Sentosa (MMS) secara faktual adalah Terdakwa EDE NURHIDAYAT Bin TATANG ABDULRAHMAN, sedangkan sdri. Annisa Indyanti Az-Zahra hanya dipergunakan namanya untuk kepentingan administrasi dan transaksi pupuk);
• Bahwa selain dari Alokasi CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS), saksi ELAN SUHERLAN juga mempergunakan Alokasi Pupuk NPK Bersubsidi CV Generasi Bagja Sentosa (CV GBS);
• Bahwa CV Generasi Bagja Sentosa (CV GBS) sebagai Distributor resmi pupuk bersubsidi produksi PT Petrokimia Gresik di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7753/B/SA.04.02/24/DR/2020 tanggal 14 Desember 2020, Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor : 7301/B/SA.04.02/1/70/DR/2021 tanggal 13 Desember 2021, dimana CV GBS menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli yaitu Perjanjian Antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Generasi Bagja Sentosa Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 2046/B/HK.01.02/24/SP/2020 tanggal 15 Desember 2020, Perjanjian Antara PT Petrokimia Gresik dengan CV Generasi Bagja Sentosa Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 2230/B/HK.01.02/1//70/SP/2021 tanggal 14 Desember 2021, untuk jenis pupuk NPK;
• Bahwa penyaluran Alokasi Pupuk NPK Bersubsidi CV Generasi Bagja Sentosa (CV GBS) kepada Terdakwa EDE NURHIDAYAT dilakukan dengan cara saksi ELAN SUHERLAN menanyakan kepada Saksi Luki Fahmi terkait Alokasi Pupuk NPK Subsidi yang tidak terserap oleh KPL Binaan CV GBS dan saksi ELAN SUHERLAN menawarkan apabila tidak terserap, saksi ELAN SUHERLAN akan membeli pupuk NPK bersubsidi alokasi CV GBS tersebut. Setelah Transaksi pertama dilakukan dengan cara adanya kesepakatan Tonase Pupuk NPK Bersubsidi antara Saksi Luki Fahmi dan saksi ELAN SUHERLAN, saksi Luki Fahmi akan membuat penebusan kepada PT PIHC melalui Aplikasi Web Management Commerce (WCM) menggunakan Alokasi CV GBS, selanjutnya setelah dilakukan penebusan tersebut keluar Virtual Account sehingga saksi ELAN SUHERLAN mengirimkan sejumlah uang kepada saksi Luki Fahmi dengan harga Pupuk NPK Bersubsidi dengan kisaran harga senilai Rp2.500,-/Kg (dua ribu lima ratus per kilogram). Selanjutnya Saksi LUKI FAHMI memberikan Sales Order (SO) kepada saksi ELAN SUHERLAN dan saksi ELAN SUHERLAN memberikan Sales Order (SO) dari Pupuk NPK Bersubsidi alokasi CV GBS. Untuk Transaksi selanjutnya Saksi LUKI FAHMI menanyakan kepada saksi ELAN SUHERLAN untuk Alokasi yang tidak tertebus kepada KPL dapat disalurkan kepada saksi ELAN SUHERLAN, selanjutnya Saksi ELAN SUHERLAN akan memberikan Sales Order (SO) kepada Terdakwa EDE NURHIDAYAT dan Terdakwa EDE NURHIDAYAT akan mengambil Pupuk NPK Bersubsidi Alokasi CV Generasi Bagja Sentosa (CV GBS) menggunakan Armada Terdakwa EDE NURHIDAYAT di Gudang Lini III Cibereum;
• Bahwa terdapat Transaksi Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2021-2023, Saksi ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI dengan Rekening BRI dengan Nomor 346601002006508 a/n ELAN SUHERLAN BIN (ALM.) IDI SUTADI dengan Terdakwa EDE NURHIDAYAT dengan Rekening BRI dengan Nomor 016201000067565 a/n EDE NURHIDAYAT dan Rekening BRI a/n BADRI yang dalam penguasaan Terdakwa EDE NURHIDAYAT sebagai berikut :

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

TRANSAKSI ANTARA ELAN DENGAN BADRI

Tahun 2022