SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDS-08/CBD/07/2025

1. IDENTITAS TERDAKWA:

1. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN :

1. DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HENI MULYANI Binti ACEP BERLIAN (Alm) selaku Kepala Desa Cikujang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 141.1/Kep.1124-DPMD/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Periode Tahun 2019, pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadialan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu secara melawan hukum melakukan transfer, pembayaran oleh Bendahara, namun uang tersebut diambil kembali dan tidak melibatkan Kaur Keuangan/Bendahara dalam melakukan pembayaran Non Tunai (transfer) sehingga tidak melaksanakan laporan pertanggungjawaban terhadap dana Bantuan Keuangan Tahap III Tahun Anggaran 2019, tidak melaksanakan pembayaran seluruhnya dana Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Cikujang tahun 2020, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya kegiatan Pembangunan MCK Rt. 015/008 di Desa Cikujang tahun 2020, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya kegiatan Perkerasan Jalan Lingkungan tahun 2021, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya kegiatan pembangunan Rabat Beton RT. 1b tahun 2021, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya kegiatan pelaksanaan saluran irigasi tersier tahun 2022, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya kegiatan Belanja Seragam Linmas tahun 2022, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya kegiatan anggaran belanja pakaian dinas seragam atribut tahun 2022, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya Belanja Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Kepala BPD tahun 2023, tidak melaksanakan sebagaiamana mestinya kegiatan sosialisasi Dana Desa tahun 2023, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya kegiatan Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga tahun 2023 dan Untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari uang sewa dari petani penggarap dibayarkan langsung kepada Kepala Desa, namun tidak dicatat dalam PADes, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 29 huruf a,b,c,dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) dan (2) huruf c, Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Terdakwa sendiri HENI MULYANI Binti ACEP BERLIAN (Alm), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 500.556.675,00 (lima ratus juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai tersebut, sebagaimana tercantum dalam dalam LHP Nomor 700.1.2.2/167/Irbansus/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten Sukabumi Perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Pendapatan Asli Desa yang bersuber dari APBDES tahun 2019-2023 pada Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

• Bahwa terdakwa HENI MULYANI Binti ACEP BERLIAN (Alm) selaku Kepala Desa Cikujang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 141.1/Kep.1124-DPMD/2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Periode Tahun 2019, selanjutnya untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya kemudian terdakwa melakukan pengangkatan perangkat Desa Cikujang tahun 2019-2023 yaitu sebagai berikut:

Struktur organisasi pemerintahan Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019;

Kemudian dilakukan perubahan untuk susunan pemerintahan di desa Cikujang pada tahun 2020

Kemudian dilakukan perubahan untuk susunan pemerintahan di desa Cikujang pada tahun 2021

Kemudian dilakukan perubahan untuk susunan pemerintahan di desa Cikujang pada tahun 2022

Kemudian dilakukan perubahan untuk susunan pemerintahan di desa Cikujang pada tahun 2023

• Bahwa Desa Cikujang mempunyai Total Dana Anggaran Desa Tahun Anggaran 2019:

• Bahwa Desa Cikujang mempunyai Total Dana Anggaran Desa Tahun Anggaran 2020;

• Bahwa Desa Cikujang mempunyai Total Dana Anggaran Desa Tahun Anggaran 2021

• Bahwa Desa Cikujang mempunyai Total Dana Anggaran Desa Tahun Anggaran 2022

• Bahwa Desa Cikujang mempunyai Total Dana Anggaran Desa Tahun Anggaran 2023

• Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) CIkujang pada tahun 2019 sampai dengan 2023 yaitu secara rinci:
  1. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD/RKUN ke RKD;
  2. Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD dengan ketentuan persyaratan penyaluran telah dipenuhi
  3. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima: a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa
  4. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa
  5. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) sedangkan pencairan Dana Desa (DD) tahap III disetiap tahun maka akan dilihat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan tahap I dan II minimal 75?n Penyerapan anggaran minimal 90%.

• Bahwa setelah Dana Desa Cikujang masuk ke dalam Rekening Kas Desa Cikujang, pelaksanaan pencairan dana tersebut dilakukan dengan mekanisme non tunai atau tunai yaitu pencairan secara Non Tunai mekanismenya Terdakwa selaku Operator Siskeudes masuk kedalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), kemudian membuat draft Surat Perintah Pembayaran (SPP) memasukkan nama kegiatan, sumber anggaran, nominal anggaran kemudian dibuatkan kwitansi pembayaran dengan memasukkan nomor rekening penerima, setelah itu di Print SPP lalu ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegaitan (TPK), Kaur Keuangan Desa, Sekertaris Desa (Verifikasi Desa) dan Kepala Desa, setelah ditadatangani kemudian di Scan untuk kemudian diupload ke aplikasi Sistem Transaksi Non Tunai (Sitanti) kemudian diaplikasi Sitanti muncul nomor antrian bayar, kemudian nomor antrian bayar tersebut dimasukkan kedalam aplikasi IBC maker kemudian menyetujui pembayaran kegiatan yang diupaload ke aplikasi Sitanti didalam IBC maker lalu ada nomor token yang dimasukkan kedalam Token IBC, setelah itu ada nomor token yang harus dimasukan kedalam aplikasi IBC Approval untuk menyutujui pembayaran Setelah itu anggaran tersebut cair ke Rekening penerima sesuai dengan yang di masukkan ke Aplikasi Siskeudes. Sedankan untuk pencairan secara Tunai mekanismenya Terdakwa masuk kedalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), kemudian membuat draft Surat Perintah Pembayaran (SPP) memasukkan nama kegiatan, sumber anggaran, nominal anggaran kemudian di Print SPP lalu ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegaitan (TPK), Kaur Keuangan Desa, Sekertaris Desa (Verifikasi Desa) dan Kepala Desa setelah itu dibuatkan Cek Giro sesuai dengan SPP Kegiatan yang dicap dan ditandangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuagan desa, untuk kemudian dibawa ke Bank BJB Cisaat lalu dicairkan anggarannya sesuai dengan SPP dan Cek Giro;

• Bahwa mekanisme pemanfaatan Aset Desa dapat dilakukan salah satunya melalui sewa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, Mekanisme pembayaran untuk pemanfaatan Aset Desa melalui sewa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu Penerimaan hasil sewa dapat dilakukan secara tunai ke Kaur Keuangan untuk selanjutnya Kaur Keuangan menyetorkan ke Rekening Kas Desa (RKD) dan Penerimaan pemanfaatan Aset Desa melalui sewa dapat dilakukan melalui transfer ke Rekening Kas Desa (RKD)

• Bahwa pada tahun 2019, Pemerintah Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh menerima Bantuan Keuangan Tahap III Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut

Bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut, setelah Kaur Keuangan desa melakukan penarikan uang dari masing-masing kegiatan selanjutnya uang dari kegiatan tersebut dikelola oleh Terdakwa Sendiri selaku Kepala Desa sehingga Terhadap dana tersebut Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi, realisasi belanja yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut di atas tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan Pemerintah Desa Cikujang tidak memberikan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut

• Bahwa pada tahun 2020, terdapat anggaran Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Cikujang sebesar Rp. Rp. 21.542.015,- (dua puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu lima belas rupiah) bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap III T.A. 2020, terhadap anggaran tersebut Saksi TEDI SAMSUL,SE selaku Kaur Keuangan Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh T.A. 2020, melakukan penarikan uang tersebut secara tunai namun dalam pelaksanaannya, setelah uang tersebut dicairkan, Terdakwa meminjam uang tersebut Rp. 11.542.015,- (sebelas juta lima ratus empatpuluh dua ribu lima belas rupiah) dan terhadap uang tersebut tidak dapat dibuat laporan pertanggungjawabannya;

• Bahwa pada tahun 2020, terdapat anggaran kegiatan Pembangunan MCK Rt. 015/008 di Desa Cikujang sebesar 19.530.000,- (Sembilan belas juta lima raus tiga puluh ribu rupiah), terhadap kegiatan tersebut, Saksi TEDI SAMSUL,SE selaku Kaur Keuangan Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh T.A. 2020, telah melakukan transfer ke Toko Bangunan Gumilang Jaya, namun dalam pelaksanaanya terdakwa mengalihkan uang tersebut untuk kegiatan lain dan tidak melibatkan Saksi UJANG IRMAN SAMSUDIN Bin ENA SUHERMAN selaku Tim Pelaksana Kegitaan dalam kegiatan tersebut sehingga terhadap kegiatan Pembangunan MCK Rt. 015/008  tidak dapat dilaksanakan dan tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya;

• Bahwa pada tahun 2021, Terdapat anggaran kegiatan Perkerasan Jalan Lingkungan Tahun 2021 yang bersumber dari SILPA Dana Desa (DD) Tahun 2020 sebesar Rp. Rp. 22.140.000,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), terhadap kegiatan tersebut setelah dilakukan pencairan secara tunai dan non tunai, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana mestinya dan berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi terhadap 2 (dua) titik lokasi pekerjaan pembangunan, terdapat selisih volume pekerjaan sebesar Rp21.350.000, dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa pada tahun 2021, terdapat anggaran kegiatan pembangunan Rabat Beton RT. 1b (SILPA DD) sebesar Rp. 36.450.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). dan pembangunan MCK RT. 14 sebesar Rp. 23.296.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), terhadap kedua kegiatan tersebut setelah dilakukan pencairan secara tunai dan non tunai, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana mestinya dan tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya;

• Bahwa pada tahun 2022, terdapat kegiatan pelaksanaan saluran irigasi tersier dengan anggaran sebesar Rp. 205.175.000,- (dua ratus lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terhadap kegiatan tersebut setelah dilakukan pencairan secara tunai dan non tunai, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana mestinya dan berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sukabumi terhadap 2 (dua) titik lokasi pekerjaan pembangunan, terdapat selisih volume pekerjaan sebesar Rp127.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa pada tahun 2022, terdapat kegiatan Belanja Seragam Linmas tahun 2022 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II T.A. 2022 yang masuk dalam Sub Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, setelah melakukan pencairan melalui non tunai secara transfer dari Rekening RKD ke rekening Bank BJB dengan Nomor Rekening 0109530001100 atas nama HERI MAULANA, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya;

• Bahwa pada tahun 2022, terdapat anggaran k