1. Dakwaan

PRIMAIR

------------ Bahwa Terdakwa ELAN SUHERLAN Bin Alm IDI SUTADI selaku Pesero Komanditer sekaligus Petugas Lapangan CV Mandiri Mulia Sentosa berdasarkan Akta Pendirian CV Mandiri Mulia Sentosa Nomor 20 pada tanggal 17 Desember 2016 dengan Notaris MOHAMAD HIKMAT, S.H. dan Perubahan Anggaran Dasar Pesero Komanditer CV Mandiri Mulia Sentosa Nomor : 33,- pada tanggal 29 Juli 2020 dengan nomor induk berusaha 0220109782091 yang melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi PT Pupuk Kujang TA 2021 Nomor 00013/C/HK/1/D5310/PK/2021 tanggal 4 Januari 2021,Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor 04163/C/HK/D3340/PK/2021 tanggal 10 Desember 2021, dan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor 05064/C/HK/D3340/PK/2022 tanggal 12 Desember 2022 dimana CV Mandiri Mulia Sentosa menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 051/PK/SP/UM/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tanggal 15 Desember 2021, Nomor 845/PK/SP/UM/XII/2021, dan Nomor 704/PK/SP/UM/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, pada setidak-tidaknya Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Distributor CV Mandiri Mulia Sentosa di Jalan Raya Rajapolah, Desa/Kelurahan Rajapolah, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat,  atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2020 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus,  secara melawan hukum menyalurkan atau memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi kepada pihak yang tidak sesuai peruntukannya menggunakan Pupuk Urea Bersubsidi Alokasi Distributor CV Mandiri Mulia Sentosa dan Pupuk NPK Bersubsidi Alokasi CV Generasi Bagja Sentosa (dengan Direktur Saksi AAN HANAFI, S.Ag., M.Pd. Bin Alm. OYO SUBAGJA) serta merekayasa data penyaluran dan penebusan pada Laporan Bulanan Distributor (F-5) dan Laporan Bulanan Pengecer (F-6), dimana bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023  tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian 2021
7. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor : 01/KPTS/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021
8. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 36.1/KPTS /RC. 210/B/06/2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021
9. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 04/ KPTS/RC.210/B/01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022
10. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022
11. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/ RC.210/B/11 /2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023

Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, yaitu menyalurkan atau memperjualbelikan Pupuk Urea Bersubsidi Alokasi Distributor CV Mandiri Mulia Sentosa dan Pupuk NPK Bersubsidi Alokasi CV Generasi Bagja Sentosa (dengan Direktur Saksi AAN HANAFI, S.Ag., M.Pd. Bin Alm. OYO SUBAGJA ) serta merekayasa data penyaluran dan penebusan pada Laporan Bulanan Distributor (F-5) dan Laporan Bulanan Pengecer (F-6) yang kemudian Terdakwa, saksi AAN HANAFI, S.Ag., M.Pd. Bin Alm. OYO SUBAGJA  dan saksi EDE NURHIDAYAT menggunakan hasil uang penyaluran atau jual beli pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak sesuai peruntukannya tersebut untuk keperluan pribadinya yakni antara lain Terdakwa gunakan untuk membayar utang Terdakwa, dan di pakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari.

Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara  yaitu sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk menyebutkan Subsidi Pupuk adalah Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani untuk memperoleh pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang besarannya dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi serta Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk menyebutkan bahwa Dana Subsidi Pupuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran dan Belanja Negara Perubahan, sehingga akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terkait penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tidak sesuai peruntukkannya telah merugikan Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor : PE.04.03/ SR-544/PW10/5.1/2025 tanggal 19 Desember 2025 Negara telah di rugikan lebih kurang  sebesar Rp. 25.935.774.643,93 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen), atau setidak-tidaknya berkisar sejumlah itu, Telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara bersama-sama dengan Saksi EDE NURHIDAYAT Bin TATANG (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi AAN HANAFI, S.Ag., M.Pd. Bin Alm. OYO SUBAGJA  (Dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa Pemerintah Pusat telah menganggarkan Subsidi Pupuk untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2023 yang bersumber antara lain sebagai berikut :

1. Tahun 2021 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020 (berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor : 01/KPTS/Rc.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 36.1/KPTS /RC. 210/B/06/2021 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 01/KPTS/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021).
2. Tahun 2022 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Pengelolaan Belanja Subsidi Nomor: DIPA-999.07.1.984149/2022 (berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 04/KPTS/Rc.210/8/01/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33/KPTS/RC.210/B/08/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022).
3. Tahun 2023 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA BUN) (berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/ RC.210/B/11 /2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023).

• Bahwa untuk tindak lanjut tersebut Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021 - 2023. Selanjutnya PT Pupuk Indonesia Holding Company melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Pupuk Kujang untuk memproduksi pupuk urea serta PT Petrokimia Gresik untuk memproduksi pupuk NPK dalam penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021-2023;
• Bahwa CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) sebagai Distributor resmi pupuk bersubsidi produksi PT Pupuk Kujang di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi PT Pupuk Kujang TA 2021 Nomor 00013/C/HK/1/D5310/PK/2021 tanggal 4 Januari 2021,Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor 04163/C/HK/D3340/PK/2021 tanggal 10 Desember 2021, dan Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor 05064/C/HK/D3340/PK/2022 tanggal 12 Desember 2022), dimana CV Mandiri Mulia Sentosa menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor 051/PK/SP/UM/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, Nomor 845/PK/SP/UM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021, dan Nomor 704/PK/SP/UM/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022, untuk Jenis Pupuk Urea;
• Bahwa dalam rangka menindaklanjuti program Kementerian Pertanian RI terkait penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021 s/d 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya c.q Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya mengajukan alokasi dan realokasi pupuk bersubsidi dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: PT.04.03/A756/DPKPP/2021 tentang Realokasi Kesembilan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: PT.04.04/5687/PSP/DPKPP/2022 tentang Realokasi Kelima Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 520/Kep.332-DPKPP/2022 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 tanggal 16 Desember 2022, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

• Bahwa CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) didirikan pada tanggal 17 Desember 2016 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) Nomor 20 dengan Notaris Mohamad Hikmat S.H., adapun bertindak sebagai Direktur saksi Yuanita Dewi, dan Terdakwa ELAN SUHERLAN sebagai Pesero Komanditer;
• Bahwa pada tahun 2021 s/d 2023 CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) adalah distributor pupuk UREA bersubsidi untuk wilayah kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Antara PT Pupuk Kujang dengan CV. Mandiri Mulia Sentosa antara PT Pupuk Kujang dengan CV. Mandiri Mulia Sentosa Nomor : 051/PK/SP/UM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Antara PT Pupuk Kujang dengan CV. Mandiri Mulia Sentosa antara PT Pupuk Kujang dengan CV. Mandiri Mulia Sentosa Nomor : 845/PK/SP/UM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Antara PT Pupuk Kujang dengan CV. Mandiri Mulia Sentosa antara PT Pupuk Kujang dengan CV. Mandiri Mulia Sentosa  Nomor : 704/PK/SP/UM/XII/2021 tanggal 15 Desember 2022;
• Bahwa pada tahun 2021 s/d 2023 CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) menaungi Kios Pupuk Lengkap (KPL)/Pengecer di beberapa kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dengan rincian:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: PT.04.03/A756/DPKPP/2021 tentang Realokasi Kesembilan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: PT.04.04/5687/PSP/DPKPP/2022 tentang Realokasi Kelima Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 520/Kep.332-DPKPP/2022 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 tanggal 16 Desember 2022, Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya menetapkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

• Bahwa pada awal Tahun 2021, saksi EDE NURHIDAYAT menanyakan kepada Terdakwa ELAN SUHERLAN apakah terdapat sisa Alokasi Pupuk Urea Distributor CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) yang tidak tersalurkan kepada Kios Pupuk Lengkap (KPL)/ Pengecer Binaan CV MMS dan apabila tidak terserap, maka saksi EDE NURHIDAYAT berniat untuk membeli sisa Alokasi Pupuk Bersubsidi tersebut. Terhadap permintaan tersebut, Terdakwa ELAN SUHERLAN menyampaikan permintaan tersebut kepada Saksi Andry Sulaeman. Kemudian setelah Saksi Andry Sulaeman menyetujuinya, Terdakwa ELAN SUHERLAN memberitahukan kepada Saksi EDE NURHIDAYAT bahwa Alokasi CV MMS yang tidak tertebus oleh KPL Binaan CV MMS dapat disalurkan kepada Saksi EDE NURHIDAYAT. Selanjutnya, Terdakwa ELAN SUHERLAN telah menyepakati Tonase yang akan dipesan oleh Saksi EDE NURHIDAYAT, setelah itu Saksi EDE NURHIDAYAT mengirimkan sejumlah uang dari No Rekening BRI 016201000067565 a/n EDE NURHIDAYAT dan Rekening BRI a/n BADRI dalam penguasaan saksi EDE NURHIDAYAT kepada Terdakwa ELAN SUHERLAN dengan No Rekening BRI 346601002006508 a/n ELAN SUHERLAN, selanjutnya setelah sejumlah uang tersebut dikirimkan kepada Terdakwa ELAN SUHERLAN, Terdakwa ELAN SUHERLAN meminta kepada saksi INDRI APRIANI untuk melakukan proses penebusan Pupuk Urea Bersubsidi melalui aplikasi Web Commerce Management (WCM) ke PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC) menggunakan Alokasi CV Mandiri Mulia Sentosa. Lalu Saksi INDRI APRIANY mengisi formulir menggunakan aplikasi WCM, kemudian setelah melakukan penebusan keluar virtual account untuk melakukan pembayaran penebusan Pupuk Bersubsidi kepada PT PIHC. Selanjutnya, Terdakwa ELAN SUHERLAN mengirimkan sejumlah uang dari Saksi EDE NURHIDAYAT kepada Saksi Andry Sulaeman melalui Transfer dari rekening BRI a/n Elan Suherlan dengan Nomor 346601002006508 ke Nomor Rekening BRI a/n Andry Sulaeman dengan nomor 036101000344561 untuk penebusan Pupuk Urea Subsidi. Setelah dilakukan penebusan tersebut, Saksi Indri Apriani menerima Sales Order (SO) dan memberikan SO tersebut kepada Terdakwa ELAN SUHERLAN yang mana dari Terdakwa ELAN SUHERLAN, Sales Order (SO) tersebut akan diberikan kepada Saksi EDE NURHIDAYAT, untuk nantinya Pupuk Urea Subsidi dari Alokasi CV Mandiri Mulia Sentosa di Gudang Lini III Awipari diambil oleh Saksi EDE NURHIDAYAT menggunakan armada darinya;
• Bahwa dari Tahun 2021 – 2023 untuk melancarkan perbuatannya, Terdakwa ELAN SUHERLAN atas sepengetahuan saksi Andry Sulaeman dan saksi Yuanita Dewi merekayasa Laporan Bulanan Distributor (F-5) dan Laporan Bulanan Pengecer (F-6) dengan cara memberikan data yang akan di input kepada saksi Indri Apriany untuk selanjutnya data yang tidak sesuai dengan jumlah riil atas penyaluran tersebut di input serta Terdakwa ELAN SUHERLAN dan saksi Indri Apriany memerintahkan KPL Binaan CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) untuk melakukan penggesekan Kartu Tani/Penginputan Data Salur menggunakan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) milik Petani yang terdaftar dalam e-RDKK dalam Aplikasi T-Pubers (2021-2022) dan I-Pubers (2023-2024) dengan memberitahukan kepada KPL Binaan CV MMS bahwa terdapat “Hutang Gesek” atau “Belum Digesekkan” dikarenakan Distributor dapat menghentikan/memberhentikan KPL Binaan maka KPL mengikuti perintah dari Distributor CV MMS meskipun Pupuk Bersubsidi tersebut tidak tersalurkan kepada KPL dan Laporan Bulanan Pengecer (F-6) yang seharusnya dibuat oleh KPL/Pengecer namun pada pelaksanaannya Distributor yang membuat dengan alasan agar tidak tercecer yang diberikan kepada KPL Binaan CV MMS setiap 6 (enam) bulan atau diberikan pada akhir tahun untuk dicap dan ditandatangani.
• Bahwa pada 23 Juli 2024 terdapat Akta Pemasukan Kedalam, Keluar, dan Perubahan Anggaran Dasar CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) Nomor 06 dengan notaris Agustiana Heradi S.H. yang pada pokoknya terjadi perubahan jabatan yaitu sdri. Annisa Indyanti Az-Zahra sebagai direktur, Saksi Ira Nurlaela sebagai Wakil Direktur, sedangkan Saksi Yuanita Dewi telah keluar dari CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS), namun Terdakwa ELAN SUHERLAN tetap menjadi Pesero Komanditer CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS);
• Bahwa sejak pendirian CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) hingga saat ini Terdakwa ELAN SUHERLAN hanya menjadi pegawai lapangan saja dan tidak pernah memasukkan modal dalam CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS), dan menerima keuntungan/pembagian hasil dari CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS), serta hanya menerima gaji rutin setiap bulannya, bahwa selain itu sejak tahun 2024 atau sejak perubahan direksi CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) yang menjadi pengelola CV Mandiri Mulia Sentosa (CV MMS) secara faktual adalah Saksi EDE NURHIDAYAT, sedangkan saksi Annisa Indyanti Az-Zahra hanya dipergunakan namanya untuk kepentingan administrasi dan transaksi pupuk;
• Bahwa terdapat Transaksi Pupuk Bersubsidi pada Tahun 2021-2023, Terdakwa ELAN SUHERLAN dengan Rekening BRI dengan Nomor 346601002006508 a/n ELAN SUHERLAN dengan Saksi EDE NURHIDAYAT dengan Rekening BRI dengan Nomor 016201000067565 a/n EDE NURHIDAYAT dan Rekening BRI a/n BADRI dalam penguasaan saksi EDE NURHIDAYAT sebagai berikut:

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2023

TRANSAKSI ANTARA ELAN DENGAN BADRI

Tahun 2022