1. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;--------------------------------

1. Menyatakan menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT;-------------------------------------------------

1. Menyatakan menerima anjuran Nomor : 500.15.15.2 /5913/HI.Syaker tanggal 31 Oktober 2024 karena telah sesuai dengan Nota Pemeriksaan Khusus Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 1 Bogor telah menerbitkan surat Nomor : 20733/TK.04.01/PK.Wil.I.Bgr tertanggal 03 Nopember 2023 –

dan memerintahkan TERGUGAT untuk membuat surat pemanggilan kerja secara tertulis terhadap PARA PENGGUGAT untuk bekerja kembali di bagian semula dan sebagai karyawan status pekerja tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan masa kerja dari awal masuk kerja PARA PENGGUGAT;-----------------------------------

1. Memerintahkan TERGUGAT agar wajib membayar hak Cuti Tahunan tahun 2023, dan membayar upah selama proses PARA PENGGUGAT yang belum dibayarkan merupakan hak normatif PARA PENGGUGAT wajib dibayarkan oleh TERGUGAT terhitung sejak diputus hubungan kerja secara sepihak berdasarkan SEMA Nomor : 3 tahun 2015 dan Pasal 157A ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja selama 6 (enam) bulan dengan perhitungan upah sebesar Rp 4.579.541,- mengacu pada surat keputusan gubernur Jawa Barat Nomor : 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kab.Bogor Tahun 2024;-------------------------------------------------------------

1. Memerintahkan TERGUGAT membayar seluruh hak – hak PARA PENGGUGAT yang belum dibayarkan dengan perhitungan selama proses perselisihan hubungan industrial s/d Perkara A Quo mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan keterangan rincian masing-masing sebagai berikut :

1). Penggugat I atas nama Haerudin surat pelarangan memasuki Areal Pabrik PT. Pong Codan Indonesia melalui surat Nomor : 003/HRD/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024  upah/gaji yang tidak di berikan mulai bulan Agustus 2024 terakhir sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kab. Bogor Tahun 2024 tanggal 30 November 2023 sebesar Rp. 4.579.541,- sesuai slip gaji hak lainnya yang belum di bayarkan sebagai berikut :

a). Upah selama proses perselisihan berdasarkan SEMA Nomor : 3 tahun 2015 terhitung sejak bulan Agustus 2024 selama 6 bulan X Rp 4.579.541,- total masing-masing sebesar Rp. 27.477.246,-

b). Hak Cuti Tahunan 2023 dengan rician perhitungan upah / bulan Rp.4.579.541,- : 30 hari = Upah per hari sebesar Rp. 152.651,- X 12 hari = Rp. 1.831.816,-

c). Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2024 sebesar Rp. 4.579.541,-

Jumlah sebesar Rp. 33.888.603,- terbilang (Tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah).

2). Penggugat II nama Febri Irfandi surat pelarangan memasuki Areal Pabrik PT. Pong Codan Indonesia melalui Nomor : 002/HRD/VII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang tidak di berikan mulai bulan Agustus 2024 terakhir sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kab. Bogor Tahun 2024 tanggal 30 November 2023 sebesar Rp. 4.579.541,- sesuai slip gaji hak lainnya yang belum di bayarkan sebagai berikut :

a). Upah selama proses perselisihan berdasarkan SEMA Nomor : 3 tahun 2015 terhitung sejak bulan Agustus 2024 selama 6 bulan X Rp. 4.579.541,- total masing-masing sebesar Rp. 27.477.246,-

b). Hak Cuti Tahunan 2023 dengan rician perhitungan upah / bulan Rp.4.579.541,- : 30 hari = Upah per hari sebesar Rp. 152.651,- X 12 hari = Rp. 1.831.816,-

c). Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2024 sebesar Rp. 4.579.541,-

Jumlah sebesar Rp. 33.888.603,- terbilang (Tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah).

3). Penggugat III atas nama Bagus Prasetyo surat pelarangan memasuki Areal Pabrik PT. Pong Codan Indonesia melalui Nomor : 001/HRD/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 upah/gaji yang tidak di berikan mulai bulan Agustus 2024 terakhir sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kab. Bogor Tahun 2024 tanggal 30 November 2023 sebesar Rp. 4.579.541,- sesuai slip gaji hak lainnya yang belum di bayarkan sebagai berikut :

a). Upah selama proses perselisihan berdasarkan SEMA Nomor : 3 tahun 2015 terhitung sejak bulan Agustus 2024 selama 6 bulan X Rp. 4.579.541,- total masing-masing sebesar Rp. 27.477.246,-

b). Hak Cuti Tahunan 2023 dengan rician perhitungan upah / bulan Rp. 4.579.541,- : 30 hari = Upah per hari sebesar Rp. 152.651,- X 12 hari = Rp. 1.831.816,-

c). Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2024 sebesar Rp. 4.579.541,-

Jumlah sebesar Rp. 33.888.603,- terbilang (Tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah).

Jumlah Keseluruhan masing-masing sebesar Rp. 101.665.809,- terbilang (Seratus satu juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan rupiah).

1. SUBSIDAIR

1. Membebankan segala biaya yang timbul dari gugatan perkara A Quo kepada Negara;-

1. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)