KESATU :

-----Bahwa TERDAKWA DADAN DARMANSYAH Bin HERRY DACHYAR (Alm) selaku Pelaksana Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Embung Sindang Sari Bumi Kiara Payung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kesepakatan Lisan antara TERDAKWA dengan Saksi AGUS IWAN PRIATMAN Bin RUSDI (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bahwa TERDAKWA yang Mengerjakan sebagai Pelaksana Pengawasan, dan agar uang Konsultan Pengawasan tetap dicairkan, seolah-olah dibuat Kontrak Resmi dengan meminjam nama milik orang lain, yakni telah dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor 1942/PUR.10/V/Ctrm, Surat Perjanjian Kerja Nomor 1944/PUR.10/V/Ctrm, Surat Perjanjian Kerja Nomor 1943/PUR.10/V/Ctrm, Surat Perjanjian Kerja Nomor: 1945/PUR.10/V/Ctrm tertanggal 29 Mei 2023 atas nama Saksi DENNY SYAMSUDDUHA, S.T Bin HJ. NUR JUMAN (Alm) selaku Chief Inspector, Saksi DENI SAEPUL APIP Bin ACENG HIDAYAT (Alm) selaku Operator CAD, Saksi CUCU MULYANA Bin SADELI (Alm) dan Saksi AGUS DARMADI Bin IYAS (Alm) selaku Inspector Supervisi, namun yang mengerjakan tetap TERDAKWA), pada kurun waktu dalam bulan Mei sampai bulan Desember 2023, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sindangsari, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu TERDAKWA bersama Saksi AGUS IWAN PRIATMAN Bin RUSDI (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi GIN GIN PANDUKARA Bin ONO SOPYANA selaku Penyedia Jasa Konstruksi, mengambil alih pekerjaan tanpa Surat Kuasa yang sah, tidak memeriksa mutu pekerjaan di lapangan, tidak memberikan saran dan pertimbangan kepada Saksi AGUS IWAN PRIATMAN Bin RUSDI (Alm) selaku PPK, memalsukan tandatangan Saksi DENNY SYAMSUDDUHA selaku Chief Inspector di seluruh dokumen pengawasan, menerima hasil pencairan kegiatan Konsultan Pengawas, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 54 Ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 50 Ayat (2), Pasal 50 Ayat (3), Pasal 59 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 6 huruf F dan huruf G Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapakali dirubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan TERDAKWA memperkaya diri sendiri TERDAKWA dan juga memperkaya orang lain yaitu saksi AGUS IWAN PRIATMAN Bin RUSDI (Alm) dan Saksi GIN GIN PANDUKARA Bin ONO SOPYANA , yang dapat merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.3.901.684.890 (tiga milyar sembilan ratus satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut :--------------------------------------

• Bahwa sekira pada Tahun 2022,  Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 705/Kep.294-BAPP/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang Kegiatan Strategis Pemerintah Daaerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023, yang isi pada pokoknya menetapkan pekerjaan Pembangunan Embung Sindangsari dengan pagu sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD adalah sebagai salah satu kegiatan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
• Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut, sekira pada tahun 2022 Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat merencanakan untuk melakukan pembangunan Embung Sindangsari yang berlokasi di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat guna untuk memenuhi kebutuhan air bersih dilingkungan Bumi Perkemahan Kiarapayung. Kemudian, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat memasukkan kegiatan tersebut ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.
• Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Embung Sindangsari Kabupaten Sumedang, maka sebelumnya diperlukan beberapa dokumen pendukung berupa Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), atas hal tersebut Saksi Saksi ANGGA TRYSA YUHERDHA, S.T selaku PPK Perencanaan menunjuk Saksi BERI PERMANA selaku Direktur PT. MATRA CIPTARIPTA CONSULT sebagai Konsultan Perencanaan dalam kegiatan tersebut. Setelah ditunjuk, Saksi ANGGA TRYSA YUHERDHA, S.T menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor: 240/PUR.10/CANTEK/2022 tanggal 07 November 2022, yang isi pada pokoknya menerangkan bahwa nilai pekerjaan Konsultan Perencanaan sebesar Rp.99.550.350 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

• Bahwa dalam hal Perencanaan Teknis Embung Sindangsari Bumi Perkemahan Kiarapayung Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh Saksi BERI PERMANA selaku Direktur PT. MATRA CIPTARIPTA CONSULT telah ditemukan hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan digunakan sebagai acuan dalam Pembangunan Embung Sindangsari Tahun 2023, adapun rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan November Tahun 2022, Saksi ANGGA TRYSA YUHERDHA, S.T menyampaikan kepada Saksi MUHARAM APRIADIN, S.ST. M.T Bin UKEM SAEFUDIN bahwa pada Tahun 2023 UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum akan mendapatkan alokasi anggaran untuk Pembangunan Embung Sindangsari yang berlokasi di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi MUHARAM APRIADIN, S.ST. M.T Bin UKEM SAEFUDIN menunjuk Saksi AGUS IWAN  untuk menghadiri rapat pembahasan teknis bersama dengan Saksi ANGGA TRYSA YUHERDHA, S.T selaku PPK Perencana dan Saksi BERI PERMANA selaku Konsultan Perencana.

-------Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat  (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang  No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.------------------------------------

atau Kedua 

KEDUA :

-----Bahwa TERDAKWA DADAN DARMANSYAH Bin HERRY DACHYAR (Alm) selaku Pelaksana Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Embung Sindang Sari Bumi Kiara Payung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kesepakatan Lisan antara TERDAKWA dengan Saksi AGUS IWAN  selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bahwa TERDAKWA yang Mengerjakan sebagai Pelaksana Pengawasan, dan agar Uang Konsultan Pengawasan tetap dicairkan, Seolah-olah dibuat Kontrak Resmi dengan meminjam nama milik orang lain, yakni telah dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor 1942/PUR.10/V/Ctrm, Surat Perjanjian Kerja Nomor 1944/PUR.10/V/Ctrm, Surat Perjanjian Kerja Nomor 1943/PUR.10/V/Ctrm, Surat Perjanjian Kerja Nomor: 1945/PUR.10/V/Ctrm tertanggal 29 Mei 2023 atas nama Saksi DENNY SYAMSUDDUHA, S.T Bin HJ. NUR JUMAN (Alm) selaku Chief Inspector, Saksi DENI SAEPUL APIP Bin ACENG HIDAYAT (Alm) selaku Operator CAD, Saksi CUCU MULYANA Bin SADELI (Alm) dan Saksi AGUS DARMADI Bin IYAS (Alm) selaku Inspector Supervisi, namun yang Mengerjakan tetap TERDAKWA), pada kurun waktu dalam bulan Mei sampai bulan Desember 2023, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, pada kurun waktu dalam bulan Mei sampai bulan Desember 2023, atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sindangsari, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama yang melakukan atau turut serta melakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu TERDAKWA bersama Saksi AGUS IWAN PRIATMAN Bin RUSDI (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi GIN GIN PANDUKARA Bin ONO SOPYANA selaku Penyedia Jasa Konstruksi, mengambil alih pekerjaan tanpa Surat Kuasa yang sah, tidak memeriksa mutu pekerjaan di lapangan, tidak memberikan saran dan pertimbangan kepada Saksi AGUS IWAN selaku PPK, memalsukan tandatangan Saksi DENNY SYAMSUDDUHA selaku Chief Inspector di seluruh dokumen pengawasan, menerima hasil pencairan kegiatan Konsultan Pengawas, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 54 Ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 50 Ayat (2), Pasal 50 Ayat (3), Pasal 59 Ayat (1), Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 6 huruf F dan huruf G Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapakali dirubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan TERDAKWA menguntungkan diri sendiri TERDAKWA dan juga menguntungkan orang lain yaitu Saksi AGUS IWAN PRIATMAN Bin RUSDI (Alm), Saksi GIN GIN PANDUKARA Bin ONO SOPYANA, Saksi NOVIA KUSDIANI, Saksi WANDI YUSWANDI Bin CECEP JUSRAN (Alm), Saksi DEDEN ADIWIGUNA, Saksi YOANITA Binti ENDANG HERYANTO (Alm), Saksi IGIT NUGRAHA A.Md.T Bin ENDANG FATUROHMAN, Saksi ANDI LESTARI Bin APENDI, Saksi WAHYU SAPUTRA Bin UPRIZAL, Saksi M. BUBUN BUANA Bin ROCHMAN SAFTARI (Alm), Saksi ARSYAD KAMALUDIN, S.T. Bin ASYARI ASNAN (Alm), Saksi DENNY SYAMSUDDUHA, S.T Bin HJ. NUR JUMAN (Alm), Saksi AGUS DARMADI Bin IYAS (Alm), Saksi DENI SAEPUL APIP Bin ACENG HIDAYAT (Alm), Saksi CUCU MULYANA Bin SADELI (Alm), dan Saksi DANG HERI GUNAWAN Bin MAMAN ABDURACHMAN (Alm), yang dapat merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.3.901.684.890 (tiga milyar sembilan ratus satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa sekira pada Tahun 2022,  Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 705/Kep.294-BAPP/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang Kegiatan Strategis Pemerintah Daaerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023, yang isi pada pokoknya menetapkan pekerjaan Pembangunan Embung Sindangsari dengan pagu sebesar Rp.7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBD adalah sebagai salah satu kegiatan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
• Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut, sekira pada tahun 2022 Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat merencanakan untuk melakukan pembangunan Embung Sindangsari yang berlokasi di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat guna untuk memenuhi kebutuhan air bersih dilingkungan Bumi Perkemahan Kiarapayung. Kemudian, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat memasukkan kegiatan tersebut ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.
• Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Embung Sindangsari Kabupaten Sumedang, maka sebelumnya diperlukan beberapa dokumen pendukung berupa Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), atas hal tersebut Saksi Saksi ANGGA TRYSA YUHERDHA, S.T selaku PPK Perencanaan menunjuk Saksi BERI PERMANA selaku Direktur PT. MATRA CIPTARIPTA CONSULT sebagai Konsultan Perencanaan dalam kegiatan tersebut. Setelah ditunjuk, Saksi ANGGA TRYSA YUHERDHA, S.T menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor: 240/PUR.10/CANTEK/2022 tanggal 07 November 2022, yang isi pada pokoknya menerangkan bahwa nilai pekerjaan Konsultan Perencanaan sebesar Rp.99.550.350 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

• Bahwa dalam hal Perencanaan Teknis Embung Sindangsari Bumi Perkemahan Kiarapayung Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh Saksi BERI PERMANA selaku Direktur PT. MATRA CIPTARIPTA CONSULT telah ditemukan hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan digunakan sebagai acuan dalam Pembangunan Embung Sindangsari Tahun 2023, adapun rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sebagai berikut: