KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG

Jl. Jakarta No. 42-44, Kebonwaru Kec. Batununggal Kota Bandung, Jawa Barat

Nomor telp 022-710531 website : http://kejari-bandungkota.go.id

“UNTUK KEADILAN”                                                                                                                    

       P - 29

Primair

------     Bahwa terdakwa Neneng Rahmawati, SE. selaku Komisi Tetap Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat masa bakti 2019 s.d. 2024 berdasarkan SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pengesahan Penyempurnaan Susunan dan Komposisi Personalia Dewan Penasihat, Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2019 s.d. 2024, bersama- sama dengan saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji, pada sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat ( KADIN) Prov. Jabar Jl.Sukabumi No. 42 Bandung  atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi  dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus,  mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan  secara melawan hukum  yaitu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan :

1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
   1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
                        2. Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
   1. 1. 1. 1. Pasal 15 “Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.
            2. Pasal 19 ayat (1) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.”
            3. Pasal 19 ayat (2) “Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
               1. 1. 1. Laporan penggunaan hibah;
                     2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
                     3. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
                     4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Gubernur Jawa Barat Nomor Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

1. Pasal 24 Ayat (1): “Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan Hibah sesuai NPHD berikut perubahannya”;
2. Pasal 25 Ayat (2) a, Nomor 2: “Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1), terdiri atas:  Penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi: Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD”;

1. NPHD Nomor: 978/2426/Skrt dan Sperj/00193/KU/V/2020 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 Mei 2020, Pasal 2 Ayat (5): “PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana penggunaan belanja hibah/proposal dan peraturan perundang-undangan

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp 1.975.471.296,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sembilam puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu Penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang dihibahkan kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat Nomor : R-07/H.VI.3/12/2022 tanggal 5 Desember 2022  yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -------------------------------------------------

• Bahwa saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji yang merupakan Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat tahun 2020 berinisiatif mengajukan permohonan dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nomor permohonan 00126/KU/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 Perihal Program Penguatan Kelembangan KADIN Jawa Barat Kepada  Gubernur Jawa Barat dengan dilengkapi bukti pendukung yaitu :

a. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1997 tentang Kamar Dagang dan Industri

c.  Program Kerja KADIN Jawa Barat Tahun 2019

d.  RAB Tahun 2019

e.  Surat No. : SKEP/023/DP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Tentang Komposisi Personalia Dewan Pengurus Kadin Jawa Barat Masa Bakti 2019 – 2024

f.  Surat Keterangan Domisili KADIN Provinsi Jawa Barat Nomor : 503/DP/07/IV/KCPR/2019 tanggal 25 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kacapiring dan Kecamatan Batununggal

g.  Pernyataan Persetujuan Tetangga tanggal 23 April 2019

h.  Surat Rukun Tetangga Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batunggal Nomor : 200/RT/02/ RW/06/2019 tanggal 21 April 2019

i.   KTP atas nama Ir. H. Tantan Priasudjana, SE.

j.   NPWP Kadin Provinsi Jawa Barat

• Bahwa pada awalnya permohonan dana hibah Kadin Provinsi Jawa Barat tahun 2020 yang diajukan oleh saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah), kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dalam bentuk verifikasi administratif permohonan awal dana hibah berdasarkan Surat Perintah Nomor : 800/454/Skrt Tanggal 28 Januari 2020, dengan susunan sebagai berikut :

• Ketua : Dra. Sri Endang Marwati, M.M.
• Anggota :  -             Rinny Cempaka, S.Si. M.T.

• Tjahjatin, S.E.
• Herdiana, S.E.,M.M
• Agung Megantara Supriatna Putra, S.T.,M.A.P.

Selanjutnya dikarenakan verifikasi administratif dinilai cukup, maka diteruskan ke bidang perdagangan dalam negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, dengan susunan sebagai berikut:

• Ketua : Eem Sujaimah, SH.,MM
• Anggota :

-   Erik Wahyu Purwanegara SP

-   M. Khairi ZM, S.Sos.,M.E

-   Ade Yaya, SH.,MM.

-   Wawan Setyawan, S.IP

-   Sri Amelia, S.Kom, MM

-   Moh. Yusana

-   Dadang Setiawan

Bahwa hasil verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Hibah tanggal 12 Juni 2020 Nomor 978/2759/SK.RT yang ditandatangi tim verifikasi yaitu :

Ketua : Dra. Sri Endang Marwati, M.M.

Anggota :

• Rinny Cempaka, S.Si. M.T.
• Tjahjatin, S.E.
• Herdiana, S.E.,M.M
• Agung Megantara Supriatna Putra, S.T.,M.A.P.

Yang mana dalam verifikasi tersebut, saksi Ir. H. Tatan Pria Sudjana SE.MH Bin H. Ojo Bajaji selaku pemohon dari Kadin Jawa Barat terverifikasi mendapatkan dana hibah sebesar Rp. 8.550.000.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan mata kegiatan sebagai berikut :