PRIMAIR:

----------- Bahwa ia terdakwa I OTONG MUNANDAR Bin Alm. SYARONI AHMAD dan terdakwa II ARIF HARYANTO Bin OJO SUKARJO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi  RIZAL ABDUR RHOZAK BIN H.ASOP BAHRUL ULUM yang merupakan  Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman (terdakwa dalam penuntutan terpisah/splitzing), pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu:

1. Melanggar prinsip kehati-hatian (Prudential Banking), melanggar prinsip-prinsip tata kelola BUMN dengan baik/ Good Corporate Governance, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan pemberian kredit
2. Melakukan penyalahgunaan uang hasil pencairan pinjaman Kupedes Rakyat (KUPRA) sebanyak 21 (dua puluh satu) rekening nasabah dengan modus topengan yaitu menggunakan nama debitur untuk mengajukan pinjaman dan hasil pencairan pinjaman tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya (kepentingan modal usaha terdakwa II ARIF HARYANTO);
3. Memberikan fee/imbalan kepada saksi RIZAL ABDUR RHOZAK selaku Mantri BRI Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman agar dalam hal memprakarsai / memutus kredit KUPRA melakukan analisis dan evaluasi kredit yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku sehingga atas pencairan dana pinjaman terhadap 21 (dua puluh satu) rekening nasabah dapat cair dan digunakan untuk kepentingan modal usaha terdakwa II ARIF HARYANTO.

perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Pasal 4 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point XI. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1,3 dan 4 pada lembar lanjutan ke 16-17),
7. Surat Edaran BRI Nomor SE.27-DIR/KEP/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bagian 2.3 huruf a poin v;
8. Surat Edaran BRI Nose: S.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin bagian 2.1(1a,1b,1c), bagian 5.1, bagian 5.2 (1a,1b,1c), bagian 5.3 (1,2), 5.4 (3) dan lampiran 3 (matriks pelanggaran etika dan reputasi serta pelanggaran fundamental);
9. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (pada bagian 5.23 Pengajuan Pinjaman hal 5-11, bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14).

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni untuk kepentingan terdakwa II ARIF HARYANTO berupa modal usaha tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon serta adanya pemberian fee/imbalan kepada terdakwa I OTONG MUNANDAR dan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK masing-masing kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tiap pencairan kredit per nasabah, yang merugikan keuangan negara pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman  yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Pehitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor  R-01/H.VI.3/01/2025  tanggal 07  Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagaimana pada Bab II Angka 2.3 huruf b halaman 35 menyimpulkan atas perbuatan para terdakwa bersama saksi RIZAL ABDUR RHOZAK terhadap  penyelewengan dana kredit atas adanya pencairan 21 (dua puluh satu) rekening pinjaman nasabah KUPRA telah menimbulkan kerugian keuangan negara  pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati sebesar Rp 889.839.775,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------

• Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

• Berdasarkan Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes, Kupedes adalah merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro selama usaha tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam kebijakan perkreditan Bank BRI dan PPK Bisnis Mikro, usaha yang dihindari, Negative list Kredit Mikro BRI, Negative list BKPM dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/dilarang melalui ketentuan/peraturan pemerintah. Kupedes Rakyat (KUPRA) adalah Kupedes kepada debitur yang feasible dan bankable maupun unbankable dan tidak sedang menikmati Kupedes komersil dengan minimal menjalani usaha paling cepat 6 (enam) bulan. Besaran plafond kredit yang dapat diberikan oleh fasilitas KUPRA adalah maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

• Bahwa data kelengkapan syarat calon nasabah Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) yang perlu dilengkapi yaitu sebagai berikut:

• Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT prosedur pengajuan kredit calon nasabah Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) yaitu sebagai berikut (lihat aturan internal BRI

• Calon debitur mengajukan ke BRI dengan mengisi form permohonan dengan persyaratan yang sudah disebutkan
• Kemudian akan diverifikasi oleh Customer Service dan divalidasi oleh Kepala Unit
• Kemudian didisposisi ke Mantri sesuai dengan wilayah kerja, dalam hal ini 1 Desa dipegang oleh 1 Mantri
• Kemudian setelah didisposisi ke Mantri, Mantri memproses input data, meliputi cek Kemendagri KTP dan Slik BI Checking di Aplikasi Brispot
• Setelah data Kemendagri lolos dan BI Checking lolos baru Mantri melakukan survey ke lapangan yaitu meliputi cek lingkungan (menanyakan keabsahan usaha calon debitur)
• Jika dinyatakan debitur tersebut bahwa calon debitur orang yang benar kepemilikan usahanya, baru kemudian survey mendatangi nasabah tersebut
• Saat datang ke nasabah menanyakan lama usaha, peruntukkan pengajuan pinjaman untuk apa, kemudian akan dianalisa omset bersih dan omset kotor perharinya berapa, kemudian biaya rumah tangga nasabah dan pengeluaran perbulan, apakah memiliki pinjaman lain atau tidak
• Jika sudah selesai, nasabah sudah memberikan keterangan, Mantri menyertakan dokumentasi Tempat Usaha dan tempat tinggal, kemudian dimasukkan kedalam Brispot untuk dianalisa by system
• Setelah Mantri sudah mendapatkan kemampuan bayar nasabah baru memberitahukan plafon yang dapat dicairkan ke nasabah tersebut
• Dikirimkan Prakarsa yang sudah diperiksa ke Kepala Unit untuk dimintai Putusan
• Menunggu Keputusan Kepala Unit, apakah perlu ditinjau ulang / disetujui
• Jika sudah disetujui maka nasabah bisa langsung datang ke kantor untuk melakukan pencairan.

• Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor: JL.12-KPD/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT bagian 5.15 Analisis dan Evaluasi Mantri hal 5-14 mengatur bahwa Mantri mempunyai kewenangan sebagai memastikan keabsahan kelengkapan dokumen pengajuan kredit dan wajib menganalisis kondisi nasabah (5C Analysis).

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 242-DIR/JBR/04/2019, Mantri mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

• Melaksanakan kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro yang meliputi pinjaman, simpanan, BRILINK dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro dan portofolio keragaan di BRI Unit sesuai target RKA Individual.
• Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap debitur segmen mikro yang bermasalah untuk memitigasi risiko kredit dalam perhatian khusus, non performing loan dan ekstrakomtabel dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra.
• Melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
• Melakukan prakrasa penyelamatan (restrukturisasi dan penyelesaian) pinjaman mikro bermasalah di Bri Unit agar tercapai portofolio kredit yang sehat.
• Melakukan pembinaan nasabah pinjaman mikro untuk menjaga kualitas pinjaman.

• Bahwa awalnya pada sekitar pertengahan tahun 2023, terdakwa II ARIF HARYANTO membutuhkan dana sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)  untuk keperluan modal atas usahanya berupa tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, namun Terdakwa II ARIF HARYANTO tidak bisa meminjam kredit dengan atas nama dirinya di bank dikarenakan status nama terdakwa II ARIF HARYANTO tidak bagus pada sistem SLIK OJK/BI Checking dimana sebelumnya sudah pernah mengambil kredit di Bank Pundi dan saat ini dalam kondisi kredit macet. Kemudian, terdakwa II ARIF HARYANTO bertemu dengan rekannya yaitu terdakwa I OTONG MUNANDAR dan menceritakan permasalahan tersebut. Mendengar hal tersebut, terdakwa I OTONG MUNANDAR memberikan solusi bahwa ia mempunyai rekan bernama Saksi  RIZAL ABDUR RHOZAK yang bekerja di BRI Cabang Gunung Jati Cirebon Unit Kanoman selaku Mantri yang bisa membantu untuk kelancaran proses kredit dengan jenis Kupedes Rakyat (KUPRA) dengan memakai atas nama beberapa debitur. Selanjutnya, terdakwa I OTONG MUNANDAR mempertemukan terdakwa II ARIF HARYANTO dengan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK untuk membahas permasalahan tersebut.
• Kemudian dalam pertemuan tersebut, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK yang sedang membutuhkan calon nasabah kredit baru untuk memenuhi targetnya selaku Mantri BRI langsung meminta nama-nama nasabah yang akan diajukan oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa mencoba mengajukan meminjam nama nasabah dengan atas nama AHMAD SOHIBI lalu Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK memproses pengajuan tersebut dan melakukan survey on the spot tempat usaha debitur tersebut, setelah disetujui, dana kredit KUPRA  sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah cair melalui rekening nasabah, maka nasabah tersebut memberikan buku tabungan, kartu ATM dan memberitahukan pin ATM kepada terdakwa I OTONG MUNANDAR yang kemudian akan diberikan kepada terdakwa II ARIF HARYANTO. Setelah itu, terdakwa II ARIF HARYANTO melakukan transfer melalui rekening berupa fee/imbalan kepada rekening Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kepada terdakwa I OTONG MUNANDAR sebesar Rp  5.000.000 (lima juta rupiah) serta nasabah AHMAD  SOHIBI sebesar Rp  5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening terdakwa I OTONG MUNANDAR yang nantinya akan diberikan kepada nasabah AHMAD SOHIBI sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah).
• Bahwa setelah perbuatan tersebut, para terdakwa kembali bersama-sama mencari nasabah lain yang bisa dipinjam namanya untuk diajukan kepada Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK. Selanjutnya, di dalam pengajuan proses KUPRA atas nama- nama nasabah tersebut, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK setelah mengetahui bahwa nasabah-nasabah yang diajukan oleh para terdakwa hanya dipinjam namanya untuk kepentingan modal usaha terdakwa II ARIF HARYANYO, Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK tidak berusaha menghentikannya bahkan tetap memproses pengajuan kredit tersebut meskipun terdapat persyaratan yang tidak sesuai sebagaimana semestinya dan/atau tidak sesuai ketentuan dikarenakan Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK merasa diuntungkan dengan adanya pemberian fee/imbalan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per pencairan kredit untuk tiap nasabah serta adanya pemenuhan target sebagai tugas RIZAL ABDUR RHOZAL selaku Mantri. Selain itu, para terdakwa juga membantu Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK apabila terdapat kekurangan dokumen atau kelengkapan persyaratan kredit lainnya untuk dimanipulasi agar memenuhi persyaratan kredit.
• Perbuatan kerjasama antara para terdakwa dengan Saksi  RIZAL ABDUR RHOZAL dilakukan berulang kali hingga adanya pencairan terhadap 21 (dua puluh satu) orang nasabah dengan rincian sebagai berikut:

• Atas pencairan terhadap kredit KUPRA kepada 21 (dua puluh satu) rekening nasabah tersebut, para nasabah memberikan buku tabungan, kartu ATM, pin ATM kepada terdakwa II ARIF HARYANTO atau melalui terdakwa I OTONG MUNANDAR sehingga untuk penyimpanan buku tabungan dan kartu ATM untuk 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut ada pada terdakwa II ARIF HARYANTO. Selanjutnya, terdakwa I OTONG MUNANDAR dan saksi RIZAL ABDUR RHOZAK mendapat imbalan/fee masing-masing kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per nasabah dan para terdakwa sepakat memberikan fee kepada nasabah-nasabah yang dipinjam namanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per nasabah (variatif). Sisa dari  dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II ARIF HARYANTO yaitu modal usaha tabung oksigen yang berada di Kampung Gambirlaya Selatan Kelurahan Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.
• Bahwa pada sekitar tahun 2024, terdapat laporan kepada Saksi ASEP DIKDIK SODIKIN selaku Risk and Compliance Unit BRI Cabang Cirebon Gunung Jati yang didapat dari Saksi Rahmadi selaku Kepala Unit BRI Cabang Cirebon Gunung Jati Unit Kanoman yang menyatakan bahwa pada  saat Saksi RAHMADI on the spot  ke lapangan ditemukan adanya anomali data penggunaan kredit dan adanya keterangan nasabah kredit yang ada di unit kanoman yang dimana penggunaan/pencairan dana kredit yang diajukan atas Namanya tidak diterima/dipakai seutuhnya oleh nasabah tersebut. Setelah itu, Saksi  ASEP DIKDIK SODIKIN melakukan klarifikasi terhadap Mantri yang bertanggung jawab terhadap nasabah kredit. Kemudian, yang bersangkutan mengakui bahwa hal tersebut terjadi awalnya dikarenakan Mantri tersebut yang bernama Saksi RIZAL ABDUR RHOZAK bahwa Mantri tersebut bekerja sama dengan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mencari nasabah yang dapat digunakan sebagai atas nama pengajuan kredit. Kemudian setelah mendapat nasabah, nasabah tersebut yang akan dipakai Namanya untuk pengajuan kredit diimingi untuk diberi imbalan atas adanya pencairan kredit. Setelah dana kredit cair ke rekening nasabah tersebut, dana dialihkan kepada pihak ketiga lalu Mantri beserta nasabah mendapat upah atas cairnya dana tersebut. Kemudian, dana tersebut digunakan oleh pihak ketiga. Selanjutnya Saksi ASEP DIKDIK SODIKIN menindaklanjuti permasalahan tersebut untuk membuat laporan kepada pimpinan BRI.
• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor  R-01/H.VI.3/01/2025  tanggal 07  Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagaimana pada Bab II Angka 2.3 huruf b halaman 35 menyimpulkan atas perbuatan para terdakwa bersama saksi RIZAL ABDUR RHOZAK terhadap adanya pencairan 21 (dua puluh satu) rekening pinjaman nasabah KUPRA telah menimbulkan kerugian keuangan negara  pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Kanoman, Cabang Cirebon Gunung Jati sebesar Rp 889.839.775,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut: