Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BANDUNG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penuntut Umum Terdakwa Status Perkara
135/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg 1.Rizki Budi Wibawa, S.H
2.Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum.
3.R. NUR RURI AFRILIA, S.H.
4.BOBY HERLAMBANG, S.H., M.H.,
5.ADITYA DINDA RAHMANI,SH
RIZKI HERMADHANI Persidangan
Tanggal Pendaftaran Kamis, 30 Okt. 2025
Klasifikasi Perkara Tindak Pidana Korupsi
Nomor Perkara 135/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg
Tanggal Surat Pelimpahan Selasa, 28 Okt. 2025
Nomor Surat Pelimpahan B- 5854/M.2.10/Ft.1/10/2025
Penuntut Umum
Terdakwa
Penasihat Hukum Terdakwa
Dakwaan

PRIMAIR

-------- Bahwa Terdakwa RIZKI HERMADHANI selaku Kepala Divisi Strategi Portofolio dan Mitigasi Resiko PT. Migas Hulu Jabar (yang pada tahun 2023 berubah menjadi Migas Utama Jabar PERSERODA) periode Januari 2022 sampai dengan 19 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Direksi PT. MIGAS HULU JABAR (PERSERODA) Nomor : 4.A/ROTASI/SDM/LEGAL/DIR/MUJ/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang ROTASI PEKERJA dan selaku Direktur PT. Energi Negeri Mandiri (PT ENM) periode 21 Juli 2022 sampai dengan Maret 2024 periode 21 Juli 2022 sampai dengan Maret 2024 bersama-sama dengan Saksi BEGIN TROYS selaku Direktur Utama PT. Migas Hulu Jabar (yang pada tahun 2023 berubah menjadi Migas Utama Jabar PERSERODA), saksi NUGROHO WIDIYANTORO, S.T. selaku Direktur PT. Serba Dinamik Indonesia, dan saksi RULI ADI PRASETYA selaku Direktur PT. Energi Negeri Mandiri periode 15 September 2020 sampai dengan 20 Juli 2022 (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah), pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Migas Hulu Jabar (yang pada tahun 2023 berubah menjadi Migas Utama Jabar PERSERODA) dan di Kantor PT. Energi Negeri Mandiri (PT ENM) yang beralamat di Jl. Jakarta No. 40 RT 04/05 Kota Bandung atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berdasarkan pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu, melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyedian Barang/ Jasa Antara PT. Energi Negeri Mandiri (PT. ENM) dengan PT. Serba Dinamik Indonesia (PT. SDI) Tahun 2022-2023, yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut

Pihak Dipublikasikan Ya